Beberapa waktu lalu Julian Aldrin Pasha, jubir Presiden RI, menulis artikel di Kompas menanggapi kritik Mochtar Pabottinggi terhadap Presiden SBY. Jika seperti George Orwell bilang, “good prose is like a window pane”, prosa (kalau bisa dikatakan begitu) Julian ini seperti daun jendela yang terlalu banyak ukirannya sampai lupa menyisakan lubang buat kacanya. Untuk memudahkan pembaca menjebol jendela itu dan meloaknya di Pasar Rumput, saya sempatkan untuk mengedit artikel Julian. Dua kali. Enjoy. (Yang pertama yang asli.)
Konsistensi Presiden
Julian Aldrin Pasha
Kompas, Rabu, 25 Agustus 2010
Mendalami tulisan profesor riset Mochtar Pabottingi atas pernyataan Presiden pada peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR/DPR di Kompas, 23 Agustus 2010, perlu dibuat tanggapan klarifikatif.
Setelah pernyataan Ruhut Sitompul dilontarkan, banyak pertanyaan datang kepada saya. Intinya, bagaimana sikap Presiden? Terus terang, perasaan saya sama dengan perasaan Prof Pabottingi: seperti mendengar pernyataan yang jatuh dari langit di siang bolong tanpa ujung pangkal. Atas nama akal sehat, pernyataan itu harus diluruskan. Mengapa ditanggapi serius?
Jawabannya: karena concern media massa. Menjadi penting karena hampir semua media, baik elektronik, dunia maya, microbloggers (Facebook dan Twitter), maupun media cetak, tampak begitu bersemangat menaikkan dan mengedepankan ”nyanyian” sumbang itu. Substansinya spekulatif. Seputar bahwa apakah suara itu sesungguhnya berasal dari Istana? Atau, mungkinkah ia hanya orang suruhan? Atau, sebaliknya, sebagai menu pembuka hidangan politik, hitung-hitung testing the water? Atau, mungkin ini justru perintah ”certiorari” dari dalam parlemen sendiri?
Rangkaian probabilitas di atas kemudian mendorong saya menyampaikan kepada Presiden bahwa perlu dibuat pernyataan pada saat sambutan peringatan Hari Konstitusi. Pertimbangannya, momentumnya tepat karena wacana itu bersinggungan dengan konstitusi. Seandainya tanpa ada pernyataan Presiden, hampir pasti isu tersebut kemudian menggelinding memenuhi ruang publik, menggeser isu atau substansi penting lainnya, seraya memberi ruang yang lebih dari cukup bagi para komentator, pengamat, atau pakar komunikasi politik untuk mengemukakan hipotesis dan analisisnya yang belum tentu sepenuhnya benar, kalau tidak pantas dikatakan ngawur.
Diskursus semu
Wacana seputar citra Presiden tidak perlu didramatisasi. Wacana dan diskursus terhadap hal itu sungguh tidak relevan dalam konteks Presiden SBY. Bahwa ada garis batas dan perbedaan jelas antara politik pencitraan serta keseriusan bersikap dan konsistensi tindakan. Politik pencitraan adalah bentuk lain dari ”pepesan kosong”. Tidak ada permanenitas dan konsistensi di dalamnya. Ibarat salon mobil atau salon kecantikan, cukup dipoles sehingga baret atau luka dapat tertutupi. Beberapa konsultan politik telah demikian mahir sehingga mampu dalam sekejap ”memoles” sesuai dengan citra yang ingin diciptakan. Namun pasti, make up semacam itu tidak tahan lama, cepat luntur, karena tidak bersumber dari hati dan dilakukan secara konsisten. Keseharian seorang SBY adalah bersikap dan bertindak secara konsisten, disiplin, berdasarkan kebiasaan serta keyakinannya.
Berangkat dari realitas, tudingan bahwa Presiden menghabiskan waktu untuk membangun citra ilusif dan bersikap evasif menunda konfrontasi dengan masalah serta sama sekali tidak fully in charge, sebagaimana disebut sang Suhu, mahaguru, membuat saya bertanya, apakah postulat ini berdasarkan kajian riset dan terhindar dari harum-scarum serta bebas-nilai? Atau, hanya keyakinan berdasar informasi dunia maya dengan sejuta ilusi di dalamnya? Undreamed-of, memang sulit memahami secara utuh cara berpikir, bersikap, dan bertindak seorang presiden bila dibayangkan atau dilihat hanya dari kejauhan.
Sedikit orang yang tahu bahwa hampir seluruh waktunya didedikasikan bagi kepentingan, kemajuan, dan keselamatan bangsa dan negara. Bagaimana seorang SBY harus menghadapi kompleksitas luar biasa dalam memimpin negara Indonesia. Dibutuhkan wawasan pemahaman komprehensif yang cerdas, bijak, dan terukur. Permasalahan senantiasa muncul. Sejauh ini, sebagian telah dikelola dengan baik, sisanya masih merupakan tantangan untuk diselesaikan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan SBY hingga Oktober 2014.
Sejarah mencatat bahwa bangsa yang maju ditopang oleh kerja keras dari orang- orang terbaik. Ibarat logam mulia atau crème de la crème, mereka memiliki semangat segar-sehat-harmoni, dengan pikiran maju untuk membangun negaranya. Mereka maju karena pemerintahan berjalan optimal tanpa diganggu oleh intrik dungu, narrow-minded, kesinisan, atau hujatan yang ”dimainkan” oleh sekelompok orang yang punya vested-interests.
Negara ini memiliki segalanya, termasuk resources yang diperlukan menjadi negara maju. Menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara dalam menjaga dan membangun negara, sebagaimana diamanatkan founding fathers bangsa lebih dari enam puluh lima tahun lalu.
Presiden sebagai lembaga
Sering kali disalah mengerti bahwa presiden sesungguhnya lembaga, bukan pribadi. Bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan tidak serta-merta dikultuskan sebagai individu sebagaimana seorang pemimpin ultra-Vires. Pandangan semacam ini mungkin bisa dipahami di masa lalu. Ketika ekspektasi terlalu besar dialamatkan kepada lembaga kepresidenan, jangan dilupakan bahwa ada pranata politik atau institusi lain yang juga—harus—bekerja. Lebih dekat, spesifik, dan teknis. Lembaga kepresidenan bukan segalanya. Di pusat juga ada kementerian dan lembaga, sementara daerah pun memiliki lembaga sesuai tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan.
Akhirnya, secercah harapan kepada para peneliti sosial untuk melakukan kajian demi menjawab keraguan dan kecemasan dalam menyongsong tantangan lima tahun ke depan, pasca-2014. Perlu dibuat proyeksi bangsa kita ke depan. Harus diakui, setidaknya dalam lima tahun terakhir bangsa ini telah melangkah maju. Tidak perlu terlalu pelit memberi apresiasi karena masyarakat dunia mengakuinya. Tentu banyak hal yang masih harus dikejar, diperbaiki, dan disempurnakan. Sebaliknya, sebagai antisipasi hal-hal yang dapat menjerumuskan kita menjadi failed state, sebagaimana dikhawatirkan, akan sangat diapresiasi bila muncul kajian empiris yang mengungkapkan filling the gap, what went wrong with our lovely country? Dan para komentator politik tidak cukup punya waktu melakukannya.
Julian Aldrin Pasha Juru Bicara Presiden RI
Konsistensi Presiden
Julian Aldrin Pasha seandainya ia tidak berasal dari Mars
Saya ingin menanggapi tulisan Mochtar Pabottingi tentang pernyataan Presiden pada peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR/DPR di Kompas, 23 Agustus 2010.
Banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana sikap Presiden tentang pernyataan Ruhut Sitompul yang mengusulkan masa jabatan Presiden Yudhoyono diperpanjang sampai tiga masa jabatan? Terus terang, perasaan saya sama dengan perasaan Prof Pabottingi: seperti habis ditimpa meteor yang jatuh dari langit di siang bolong. Lalu kenapa harus ditanggapi?
Jawabannya: karena hampir semua media, baik elektronik, dunia maya—termasuk microbloggers di Facebook dan Twitter, maupun media cetak, begitu bersemangat menyitir nyanyian sumbang Ruhut itu. Mereka bertanya, apakah suara itu sesungguhnya berasal dari Istana? Atau, mungkinkah Ruhut hanya orang suruhan? Atau, pernyataan Ruhut hanyalah menu pembuka hidangan politik, untuk mengetes reaksi masyarakat umum? Atau, mungkin ini justru perintah dari parlemen?
Kemungkinan-kemungkinan di atas mendorong saya menyampaikan kepada Presiden bahwa ia perlu membuat pernyataan pada saat sambutan peringatan Hari Konstitusi. Pertimbangannya, saatnya tepat karena komentar Ruhut tadi menyinggung masalah konstitusi. Seandainya Presiden tidak berkomentar, hampir pasti debat tentang komentar Ruhut akan menggeser perdebatan tentang hal-hal yang lebih penting, seraya memberi ruang bagi para komentator, pengamat, atau pakar komunikasi politik untuk mengumbar hipotesis dan analisis yang belum tentu sepenuhnya benar, bahkan malah ngawur.
Debat semu
Citra Presiden tidak perlu didramatisasi. Ada garis batas dan perbedaan jelas antara politik pencitraan serta keseriusan bersikap dan konsistensi tindakan. Politik pencitraan adalah bentuk lain dari “pepesan kosong”. Tidak pernah abadi maupun konsisten. Ibarat di salon mobil atau salon kecantikan, cukup dipoles sehingga baret atau luka dapat tertutupi. Beberapa konsultan politik telah demikian mahir sehingga mampu dalam sekejap memoles citra seseorang sesuai permintaan. Namun, ketok magic semacam itu tidak akan tahan lama, cepat luntur, karena tidak bersumber dari hati dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Sementara, setiap hari SBY bersikap dan bertindak secara konsisten, disiplin, berdasarkan kebiasaan serta keyakinannya.
Tudingan bahwa Presiden menghabiskan waktu untuk membangun citra dan menolak untuk menanggapi masalah—sehingga ia terlihat impoten—sebagaimana disebut Prof Pabotinggi, membuat saya bertanya, apakah tudingan ini berdasarkan kajian riset dan tidak ngawur? Atau, hanya keyakinan berdasar informasi dunia maya dengan sejuta ilusi di dalamnya? Seorang profesor seharusnya tidak melakukan hal ini. Sulit—dan salah— menilai secara utuh cara berpikir, bersikap, dan bertindak seorang presiden hanya dari kejauhan.
Sedikit orang yang tahu bahwa hampir seluruh waktu Presiden SBY didedikasikan bagi kepentingan, kemajuan, dan keselamatan bangsa dan negara. Ia harus menghadapi kerumitan luar biasa dalam memimpin negara Indonesia. Ia membutuhkan—dan mempunyai— wawasan yang luas dan pemahaman yang lengkap, cerdas, bijak, dan terukur. Sudah begitu pun, permasalahan senantiasa muncul. Sejauh ini, sebagian telah diselesaikan dengan baik, sisanya masih menunggu waktu hingga Oktober 2014.
Sejarah mencatat bahwa bangsa yang maju ditopang oleh kerja keras dari orang- orang terbaik. Mereka seperti logam mulia atau idiom Perancisnya, crème de la crème. Mereka orang-orang yang memiliki semangat segar-sehat-harmoni, dengan pikiran maju untuk membangun negara. Mereka melancarkan pemerintahan tanpa mau diganggu oleh intrik dungu, cara berpikir sempit, kesinisan, atau hujatan dari orang yang menyimpan udang di balik batu.
Negara ini memiliki segalanya, termasuk sumber daya yang diperlukan untuk menjadi negara maju. Kita bersama sebagai warga negara bertanggung jawab menjaga dan membangun negara, sebagaimana diamanatkan para pendiri bangsa lebih dari enam puluh lima tahun lalu.
Presiden sebagai lembaga
Sering kali orang tidak tahu bahwa presiden adalah lembaga, bukan pribadi. Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak harus dikultuskan sebagaimana seorang raja tempo doeloe. Harapan terlalu besar sering dialamatkan kepada lembaga kepresidenan, sementara orang lupa bahwa ada pranata politik atau institusi lain yang juga—harus—bekerja, secara lebih dekat, spesifik, dan teknis. Lembaga kepresidenan bukan segalanya. Dalam pemerintahan pusat juga ada kementerian dan lembaga lain. Pemerintah daerah pun memiliki lembaga-lembaga dengan tugas dan fungsi mereka sendiri.
Peneliti sosial sebaiknya melakukan kajian akademik untuk menjawab keraguan dan kecemasan masayarakat. Perlu diperkirakan bangsa kita lima tahun yang akan datang akan seperti apa. Harus diakui, dalam lima tahun terakhir bangsa ini telah melangkah maju. Tidak perlu terlalu pelit memberi pujian karena masyarakat dunia mengakuinya. Tentu banyak hal yang masih harus dikejar, diperbaiki, dan disempurnakan. Sebaliknya, kita juga harus menghindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita menjadi negara gagal. Akan sangat berguna bila muncul kajian berdasarkan fakta yang mengungkapkan apa yang salah dengan negara ini? Tapi kelihatannya para komentator politik tidak punya cukup waktu melakukannya.
Julian Aldrin Pasha Juru Bicara Presiden RI lovingly edited by me
Konsistensi Unyu
Julian Unyu Pasha
Mengunyui unyu profesor unyu Mochtar Pabottingi atas perunyuan Presiden pada peringatan Hari Unyu di Gedung Unyu di Kompas, 23 Agustus 2010, perlu diunyu unyuan klarifikatif. Setelah perunyuan Ruhut Sitompul diunyukan, banyak unyu datang kepada saya. Intinya, bagaimana unyu Presiden? Terus terang, unyu saya sama dengan unyu Prof Pabottingi: seperti mengunyu perunyuan yang jatuh dari unyu di siang bolong tanpa ujung unyu. Atas nama akal unyu, perunyuan itu harus diunyukan. Mengapa diunyui serius?
Jawabannya: karena unyu media massa. Menjadi unyu karena hampir semua unyu, baik elektronik, dunia unyu, microunyu (Facebook dan Twitter), maupun media unyu, tampak begitu berunyu menaikkan dan mengedepankan ”unyu” sumbang itu.
Unyunya spekulatif. Seputar bahwa apakah unyu itu sesungguhnya berasal dari Istana Unyu? Atau, mungkinkah ia hanya unyu suruhan? Atau, sebaliknya, sebagai unyu pembuka hidangan politik, hitung-hitung testing the unyu? Atau, mungkin ini justru unyu ”certiorari” dari unyu parlemen sendiri?
Rangkaian unyu di atas kemudian mengunyu saya mengunyukan kepada Presiden bahwa perlu diunyu perunyuan pada saat sambutan peringatan Hari Unyu. Perunyuannya, unyunya tepat karena unyu itu bersinggungan dengan konstitusi unyu. Seandainya tanpa ada perunyuan Presiden, hampir pasti unyu tersebut kemudian menggelinding memenuhi ruang unyu, menggeser unyu atau substansi penting lainnya, seraya memberi unyu yang lebih dari cukup bagi para komentator, pengamat, atau pakar komunikasi unyu untuk mengemukakan unyu yang belum tentu sepenuhnya unyu, kalau tidak pantas dikatakan unyu.
Diskursus unyu
Wacana seputar unyu Presiden tidak perlu didramatisasi. Wacana dan diskursus terhadap unyu itu sungguh tidak unyu dalam konteks Presiden UNYU. Bahwa ada garis unyu dan perbedaan jelas antara politik perunyuan serta keseriusan berunyu dan konsistensi unyu. Politik perunyuan adalah bentuk lain dari ”pepesan unyu”.
Tidak ada permanenitas dan konsistensi di dalam unyu. Ibarat salon mobil atau salon keunyuan, cukup diunyu sehingga baret atau luka dapat tertutupi. Beberapa konsultan unyu telah demikian mahir sehingga mampu dalam sekejap ”mengunyu” sesuai dengan unyu yang ingin diciptakan. Namun pasti, unyu semacam itu tidak tahan lama, cepat luntur, karena tidak bersumber dari unyu dan dilakukan secara berkesiunyuan. Keseharian seorang UNYU adalah bersikap dan bertindak secara unyu, disiplin, berdasarkan keunyuannya.
Berangkat dari unyu, tudingan bahwa Presiden mengunyukan waktu untuk membangun unyu ilusif dan berunyu evasif menunda konfrontasi dengan unyu serta sama sekali tidak fully in unyu, sebagaimana disebut sang Unyu, Mahaunyu, membuat saya berunyu, apakah postulat ini berdasarkan kajian unyu dan terhindar dari harum-scarum serta bebas-unyu? Atau, hanya keyakinan berdasar informasi dunia unyu dengan sejuta unyu di dalamnya? Undreamed-of for an unyu, memang sulit memahami secara unyu cara berpikir, bersikap, dan berunyu seorang presiden bila dinilai atau dilihat hanya dari keunyuannya.
Sedikit unyu yang tahu bahwa hampir seluruh waktu Presiden UNYU didedikasikan bagi kepentingan, kemajuan, dan keunyuan bangsa dan negara. Bagaimana seorang UNYU harus mengunyui kompleksitas luar biasa dalam memimpin negara Unyu.
Dibutuhkan wawasan pemahaman unyu komprehensif yang cerdas, bijak, dan terunyu. Unyu senantiasa muncul. Sejauh ini, sebagian telah diunyu dengan baik, sisanya masih merupakan tantangan untuk diunyukan sebagai bagian dari tugas dan unyu pemerintahan UNYU hingga Oktober 2014.
Unyu mencatat bahwa bangsa yang unyu ditopang oleh kerja keras dari unyu-unyu terbaik. Ibarat logam mulia atau ünyü de la ünyü, mereka memiliki semangat unyu-unyu-unyu, dengan pikiran unyu untuk mengunyu negaranya. Mereka maju karena pengunyuan berjalan optimal tanpa diunyu oleh intrik unyu, unyu-minded, keunyuan, atau hujatan yang ”diunyukan” oleh sekelompok orang yang punya vested-unyus.
Negara ini memiliki segala unyu, termasuk unyus yang diperlukan menjadi negara unyu. Menjadi unyu kita bersama sebagai warga unyu dalam menjaga dan membangun unyu, sebagaimana diamanatkan founding unyus bangsa lebih dari enam puluh lima tahun lalu.
Presiden sebagai unyu
Sering kali disalah mengerti bahwa presiden sesungguhnya unyu, bukan pribadi. Bahwa presiden sebagai kepala pengunyuan tidak serta-merta dikultuskan sebagai unyu sebagaimana seorang unyu ultra-Vires. Unyu semacam ini mungkin bisa dipahami di masa lalu.
Ketika ekspektasi terlalu besar dialamatkan kepada unyu kepresidenan, jangan dilupakan bahwa ada pranata unyu atau institusi lain yang juga—harus—unyu. Lebih dekat, spesifik, dan unyuis. Lembaga keunyuan bukan segalanya. Di pusat juga ada kementerian dan unyu, sementara daerah pun memiliki unyu sesuai tugas dan fungsi dalam menjalankan perunyuan.
Akhirnya, secercah unyu kepada para peneliti unyu untuk melakukan kajian demi menjawab keraguan dan kecemasan dalam menyongsong unyu lima tahun ke depan, pasca-2014. Perlu dibuat proyeksi unyu kita ke depan.
Harus diunyui, setidaknya dalam lima tahun terakhir bangsa ini telah mengunyu. Tidak perlu terlalu pelit memberi unyu karena masyarakat unyu mengakuinya. Tentu banyak unyu yang masih harus dikejar, diperbaiki, dan disempurnakan.
Sebaliknya, sebagai antisipasi hal-hal yang dapat mengunyukan kita menjadi failed unyu,sebagaimana dikhawatirkan, akan sangat diapresiasi bila muncul unyu empiris yang mengungkapkan filling the unyu, what went wrong with our lovely unyu? Dan para komentator unyu tidak cukup punya waktu mengunyukannya.
Julian Unyu Pasha Juru Unyu Unyu RI
Divagyrations 